 |
| Gubernur Riau Rusli Zainal kembali diperiksa penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (25/1/2013). Rusli di periksa sebagai saksi ke tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak Pembangunan Venue Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012. |
JAKARTA, BBO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menetapkan secara resmi status Gubernur Riau Rusli Zainal, Jumat (8/2/2013). Jajaran pimpinan KPK bersama tim penyidik akan mengambil keputusan apakah Rusli ditetapkan sebagai tersangka secara resmi atau tidak.
"Besok (hari ini) adalah keputusan apakah kasus PON Riau naik ke penyidikan, dan kasus Pelalawan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (7/2/2013).
Informasi dari KPK menyebutkan, surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) atas nama Rusli akan dibuat hari ini. Kemungkinan besar, KPK juga akan mengumumkan penetapan Rusli sebagai tersangka sore nanti.
Jumat pekan lalu, KPK sudah melakukan gelar perkara. Hasilnya, ditemukan dua alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Rusli dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau dan kasus dugaan korupsi kehutanan Pelalawan Riau.
Ketua KPK Abraham Samad, Selasa (5/3/2013) mengungkapkan, status Rusli hanya tinggal menunggu sprindik. "Belum ada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) untuk RZ (Rusli Zainal), tapi sudah ekspose dan sudah dinaikkan ke penyidikan, tinggal menunggu sprindik keluar. RZ kena kasus Pelalawan dan kasus PON," katanya.
Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.
Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan Raperda tersebut. Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.
Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap.
Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.
Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.
Sumber : kompas.com
Silahkan Gunakan Facebook Comment, Jika Anda Tidak Memiliki Url Blog!
Post a Comment